Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi konsep moderasi beragama (wasathiyyah) dalam pernikahan baik monogami maupun poligini. Kesimpulan tesis ini adalah: Poligini, berdasarkan kajian tafsir maupun fikih baik klasik maupun kontemporer terhadap surah an-Nisâ/4: 3 dan 129, hukumnya boleh. Namun dalam wacana tafsir dan pemikiran setidaknya ada tiga pandangan. Pertama, yang berpandangan sangat longgar yaitu yang membolehkan poligini lebih dari empat istri. Ini adalah pendapat berlebihan dalam kontek “yang membolehkan” tanpa melihat konteks pelakunya. Dan yang berpandangan longgar, yakni boleh berpoligini dengan maksimal empat istri dengan syarat “mampu berbuat adil”. Namun syarat tersebut sering kali hanya sebatas verbal dan kurang diperhatikan oleh para pelakunya. Kedua, pandangan yang membolehkan poligini dengan persyaratan sangat ketat. Dengan mempertimbangkan berbagai konteks. Ketiga, pandangan yang menolak atau tidak membolehkan poligini secara mutlak.
Dalam kenyataan di masyarakat, praktik poligini yang terdaftar di Pengadilan Agama bisa dikatakan menurun. Tetapi praktik nikah sirri poligini juga banyak dilakukan di masyarakat. Dan ada kecenderungan meningkat, karena alasan aturan perundang-undangan yang cukup ketat untuk melakukan poligini. Di samping itu banyak dijumpai praktik poligini yang tidak benar sehingga mengakibatkan ketidakadilan pada istri dan anak-anak. Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya ilmu dan kehati-hatian dari para praktisi poligini. Selain itu juga maraknya seruan atau ajakan berpoligini dari para praktisi yang tidak memikirkan efek negatifnya. Sehingga keadilan yang menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan poligini sering diabaikan.
Al-„Adl (keadilan) juga merupakan salah satu ciri dan prinsip dasar dari moderasi beragama atau wasathiyyah, di samping tawâzun (keseimbangan) dan tasâmuh (toleransi, dialog dan keterbukaan). Moderasi beragama adalah cara pandang, bersikap, dan perilaku untuk mengambil posisi di tengah-tengah, adil dan berimbang dan tidak ekstrem dalam beragama. Untuk mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan diperlukan syarat-syarat yaitu: memiliki ilmu yang luas dan komprehensif, mampu mengendalikan emosi, dan selalu berhati-hati.
Penulis melihat dalam isu poligini ini dapat diterapkan syarat dan prinsip-prinsip moderasi beragama terkait perbedaan pemikiran dan tafsir, setidaknya akan menjadikan seseorang lebih adil, berimbang, dan tasâmuh (toleransi, dialog dan keterbukaan) dengan adanya perbedaan pendapat terkait ayat poligini. Hal itu sangat tergantung dengan konteks masyarakat atau pelaku poligini. Begitu juga dalam rumah tangga baik monogami
maupun poligini sangat penting ditegakkan prinsip-prinsip moderasi beragama mulai dari sebelum menikah maupun ketika mengarungi rumah tangga agar tidak terjadi ketidakadilan di berbagai pihak. Jika seseorang tidak dapat berbuat adil, berimbang dan tasâmuh (toleransi, dialog, dan keterbukaan) dalam rumah tangga monogami maka akan sulit menegakkan prinsip-prinsip moderasi beragama tersebut dalam rumah tangga poligini.
Penelitian ini menggunakan metode tematik dan pendekatan teori tafsir kontemporer dengan analisis deskriptif.