Fenomena manajemen alih daya (outsourcing) di Indonesia memunculkan pro dan kontra. Bagi pengusaha, sistem ini dianggap efektif dan fleksibel dalam efisiensi biaya, namun bagi pekerja, sering kali berimplikasi pada ketidakpastian kerja, rendahnya upah, dan lemahnya jaminan sosial. Regulasi ketenagakerjaan seperti UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan PP No. 35, 36, dan 37 Tahun 2021 belum sepenuhnya menjamin keadilan pekerja. Penelitian ini bertujuan mengkaji nilai-nilai altruisme Qur’anik sebagai landasan normatif-etis dalam membangun sistem outsourcing yang lebih adil, manusiawi, dan selaras dengan misi rahmatan lil-‘ālamīn.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan analisis tafsir maudhū‘ī (tematik). Sumber data primer berupa ayat-ayat Al-Qur’an yang relevan dengan ketenagakerjaan seperti QS. Al-Baqarah [2]: 282, QS. Al-Mā’idah [5]: 1–
2, QS. An-Nisā’ [4]: 32, QS. Al-Muṭaffifīn [83]: 1–3, QS. Al-Ḥasyr [59]: 7, dan QS. Asy-Syūrā [42]: 38. Data sekunder diperoleh dari tafsir klasik (Ibnu Katsīr, Al-Qurṭubī), tafsir kontemporer (Wahbah Az-Zuḥailī, M. Quraish Shihab), literatur fiqh mu‘āmalah, serta regulasi ketenagakerjaan Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Qur’an, kontrak kerja harus memenuhi prinsip kejelasan akad, keadilan, dan kerelaan (QS. 5:1; QS. 2:282), pengupahan harus menjamin kepastian, kelayakan, dan larangan eksploitasi (QS. 4:32; QS. 83:1–3), dan jaminan sosial merupakan wujud takāful ijtimā‘ī (QS. 59:7; QS. 42:38). Ketiga aspek ini sejalan dengan semangat regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, meski implementasinya belum mencerminkan nilai-nilai Qur’anik secara utuh. Nilai ‘adl, iḥsān, dan karāmah insāniyyah menjadi pilar utama dalam mewujudkan hubungan industrial yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa altruisme Qur’anik dapat menjadi dasar etika sosial dan legitimasi moral dalam sistem outsourcing di Indonesia. Prinsip-prinsip Qur’anik mampu melengkapi hukum positif dengan orientasi kemanusiaan dan spiritualitas, menjadikan kebijakan ketenagakerjaan lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Kontribusi utama penelitian ini adalah integrasi antara tafsir Qur’an dan regulasi ketenagakerjaan kontemporer, meskipun keterbatasan penelitian terletak pada ketiadaan data empiris. Kajian lanjutan direkomendasikan untuk menguji penerapan nilai altruisme Qur’anik secara praktis dalam kebijakan dan praktik hubungan industrial di lapangan.