Kesimpulan dari penelitian ini menghasilkan, Pertama, sistem pengelolaan keuangan publik menurut Abu Ubaid al-Qasimy Ibn Salam meliputi penerimaan dan pengeluaran negara yang terdiri dari kharaj, zakat, jizyah, ‘usyur, dan ghonimah, dengan tujuan menciptakan keadilan dan optimalisasi penerimaan negara. Kedua, Abu Ubaid menekankan pentingnya distribusi keuangan publik yang adil, pro rakyat, dan transparan, serta keseimbangan kekuasaan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan. Implementasi prinsip-prinsip tersebut berimplikasi pada perlunya kebijakan yang adil, pengawasan yang ketat, dan penggunaan dana publik untuk
kebutuhan sosial guna menciptakan keadilan sosial dan stabilitas masyarakat. Penelitian yang serupa Qusthoniah Tahun 2023 yang berjudul “Pengelolaan dan Pendistribusian Keuangan Publik Perspektif Abu Ubaid Al- Qasimy (Rekonstruksi Zakat dan Pajak Untuk Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Islam)”, penelitian ini menyimpulkan Rekonstruksi zakat menurut Abu Ubaid melibatkan hukuman bagi muzakki yang tidak membayar zakat, pemberian zakat hanya untuk kebutuhan dasar mustahiq, dan pengenaan zakat pada usaha yang mencapai haul dan nishab. Untuk pajak, umat Islam yang sudah membayar zakat tidak dikenai pajak, pajak ditetapkan ringan, dan pengumpulan pajak tanpa kekerasan. Optimalisasi zakat dan distribusi pajak yang adil diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga Muslim secara merata. Perbedaan dalam penelitian ini menekankan prinsip umum dan tujuan keadilan sosial, sedangkan penelitian Qusthoniah berfokus pada implementasi praktis dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga Muslim. Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi pustaka (library research) untuk mendalami konsep kebijakan keuangan publik dalam Islam dari perspektif Abu Ubaid al-Qasimy. Metode studi pustaka dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap berbagai literature relevan, termasuk teks-teks primer seperti Kitab al-Amwal karya Abu Ubaid al-Qasimy dan literatur sekunder yang mengulas pemikirannya.