Indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia masih sangat rendah, yakni berada di 9,14% pada tahun 2022 dengan capaian indeks inklusi keuangannya yang juga mengkhawatirkan di 12,12%. Pemerintah melalui OJK telah mengeluarkan beberapa Strategi dan Peraturan terkait peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang dalam pelaksanaannya turut dilakukan oleh Bank sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Hasil evaluasi OJK di tahun 2020 menunjukkan persentase kepatuhan PUJK baru mencapai 79,09%, jumlah edukasi keuangan syariah yang belum signifikan proporsinya terhadap edukasi keuangan konvensional (2,86-3,57%) dengan rata-rata peningkatan yang juga minim (6,16%). Dari sisi jangkauan kegiatan, pelaksanaan edukasi keuangan selama tiga tahun (2018-2020) masih belum merata di semua wilayah dan lebih terpusat di pulau Jawa dan Bali (7.686 dari 12.906 kegiatan). Bank Syariah berdasarkan POJK No. 3 Tahun 2023 diamanati pelaksanaan kegiatan literasi keuangan syariah kepada konsumen dan/atau masyarakat sebagai bagian dari program tahunannya. Sedangkan sebagai entitas bisnis, Bank Syariah dituntut untuk berorientasi pada efisiensi dan keuntungan agar tetap sustain dan mampu mengembangkan pangsa pasarnya. Hal ini menjadikan Bank Syariah perlu menata ulang strategi pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangannya agar selaras dengan setiap aktivitas bisnis Bank. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Syariah dapat menetapkan sasaran dan wilayah prioritas pelaksanaan kegiatan edukasi dan inklusi keuangan syariah melalui metode peramalan bisnis (model regresi berganda) dari perspektif inklusi keuangan dan pendekatan analisis lokasi (p-Median Model) dalam penentuan lokasi optimal suatu fasilitas bisnis seperti kantor cabang atau saluran distribusi lainnya. Hasil dari metode dan pendekatan ini diperoleh model permintaan produk (tabungan, deposito dan giro syariah) yang menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi dan berkontribusi pada pencapaian besaran Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia. Selain itu melalui simulasi penentuan lokasi optimal untuk fasilitas saluran distribusi Bank Syariah di wilayah Kalimantan, diperoleh beberapa solusi yang meminimalkan total jarak terboboti permintaan di lokasi-lokasi fasilitas terpilih berdasarkan tiga skenario yang dibuat. Meskipun masalah multikolinieritas masih dijumpai pada model regresi yang dibuat, namun model ini masih dapat digunakan untuk menjelaskan tingkat dan karakteristik hubungan antara variabel DPK dengan variabel-variabel bebas yang menjadi sasaran prioritas pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah, yakni populasi Pelajar dan Mahasiswa, Institusi Keuangan Syariah, dan Perusahaan atau Nasabah Badan Usaha.