Disertasi ini menyimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia menurut Al- Qur‘an dapat di artikan sebagai pemuliaan terhadap manusia sebagai fitrah bawaannya, baik sejak awal penciptaannya, ketika berada di dunia, pada saat meninggal dunia, maupun setelah meninggal dunia.
Pemuliaan manusia (HAM dimensi akidah) pertama kali terjadi pada awal penciptaannya; diajarkan ilmu pengetahuan dan sujudnya para malaikat. Pemuliaan yang kedua saat dikandungan, dengan diberi berbagai asupan bernutrisi dari plasenta yang sudah disediakan oleh Allah SWT. Pemuliaan yang ketiga diberikan ketika berada di dunia dengan dianugerahkan keistimewaan dan keunggulan atas makhluk lainnya ciptaan Allah SWT dan disediakan segala fasilitas untuk menunjang aktivitasnya dalam kehidupan di dunia. Pemuliaan yang keempat pada saat di meninggal; dimandikan, dikafankan dan dishalatkan serta dilarang untuk dicerca dan digunjing. Pemuliaan yang kelima setelah meninggal dunia; diberikan kenikmatan yang besar, kekal dan tidak terbatas.
HAM dimensi syari‘ah disediakan konsepnya dalam maqasid syari‟ah beserta perangkat hukum untuk mengawalnya. Sementara HAM dimensi akhlak termanifestasi dalam bentuk akhlak mahmudah dan mazmumah.
Misi utama dari ajaran Islam adalah untuk menyelamatkan manusia dan melindungi Hak Asasi Manusia.
Kesimpulan di atas diperkuat dengan penelitian Dinson dalam bukunya Emotions As The Basis Civilization:Islam datang ketika dunia menghadapi kehancuran. Saat itu bangsa-bangsa, suku-suku dan kelompok-kelompok ras manusia saling berperang, sehingga penduduk dunia betul-betul hampir punah; tidak ada peradaban maupun nilai yang diagungkan. Dari fenomena kerusakan-kerusakan yang nyaris sempurna itu lahirlah seorang laki-laki yang menjadi obat paling baik bagi semua penyakit manusia.
Penelitian ini juga menemukan keserasian pandangan Al-Qur‘an (al-Isrâ/17: 70) tentang HAM dengan teori kodrati yang dibangun oleh Jonh Locke (1632-1704) dan J.J Rousseau (1712-1778): semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Tetapi, menurutnya apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial tersebut dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara tersebut bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak manusia.
Namun demikian, penulis kurang sependapat sepenuhnya dengan teori di atas karena kekhawatiran penulis sama seperti yang diungkapkan oleh Edmun Burke (1729-1797) bahwa implikasi dari teori di atas akan membawa bencana dan kerusakan. Karena teori kodrati dibangun
berdasarkan pandangan antroposentris dimana nilai-nilai sekularisme dan materealisme lebih dominan di dalamnya tetapi sepi dari nilai-nilai spritual (agama).
Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa teori kodrati harus dikanalisasi dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia berlandaskan tauhid, syariah dan akhlak (theosentris) supaya gerakan kesadaran Hak Asasi Manusia dapat membawa perdamaian, ketenangan dan keamanan bagi ummat manusia.