Kiai Bisri Mustofa sadar dengan kedudukannya baik sebagai ulama dan politisi. Bukan malah menambah perpecahan dan membuka jurang perbedaan di tengah masyarakat, melainkan dengan karya tulisnya, ia bertugas menambah wawasan dan keilmuwan kalangan santri maupun orang awam. Al-Ibrîz hadir di tengah masyarakat yang butuh persatuan dan kesatuan visi-misi.
Secara hermeneutis, pemilihan-pemilihan diksi yang cenderung lembut dan tidak “keras” seperti Tafsir Fî Zhilâl al-Qurân bisa ditinjau dari figur Kiai Bisri yang seorang tokoh Partai Nahdhatul Ulama (NU), dalam pentas politik nasional. Kiai Bisri bisa dideskripsikan sependapat dengan para ahli tafsir terdahulu yakni dalam ranah keimanan dan aqidah, harus diperjelas keyakinan dengan hukum Allah SWT. Keyakinan normatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konteks tafsir al-Ibrîz tidak menyentuh ranah-ranah demikian. Apabila berkaca dengan perjalanan NU, umumnya yang diperjuangkan ialah esensi dari hukum Allah SWT atau syariah Islam, asalkan nilai-nilai agama, keadilan, persatuan, musyarawah mufakat, persamaan, baik hak dan kedudukan, serta menjalankan nilai adab dan akhlak yang baik dapat ditegakan dan menjadi legitimasi bahwa Indonesia adalah negara yang Islami. Bisa juga al-Ibrîz dimaknai menggerakan formalisasi, bukan hukumnya saja melainkan nilai normatifnya yang juga memiliki nilai yang filosofis.
Hal itu tentu berbeda dengan pemikir berlatar belakang gerakan haraki seperti Sayyid Quthb dari kalangan Ikhwanul Muslimin (IM). Menurut hemat penulis, Sayyid Quthb beranggapan bahwa, formalisasi hukum Islam pada sistem hukum-hukum politik, ekonomi, sosial dan budaya mesti secara totalitas. Pemahaman seperti ini akan bertubrukan dengan nilai-nilai keberagaman dan kebhinekaan bangsa Indonesia, akan tetapi, gelora perjuangannya tidak bisa disisihkan begitu saja. Mengingat banyak juga elemen-elemen bangsa Indonesia yang sedikit banyak berkemiripan atau sama tafsirannya dipengaruhi dengan apa yang diusung Sayyid Quthb. Bagi Sayyid Quthb, Allah SWT tidak mengambil sekutu apa pun dalam pembuatan hukum, tahkim, masalah hukum-hukum Allah SWT yang dijadikan asas, sandaran dan pemutusan hukum adalah bagian tauhid yang telah lama dilalaikan atau bahkan dilupakan. Kelompok negara-negara Barat biasa menyebut kaum Muslimin yang berpemahaman dan terpangaruh pemikiran Sayyid Quthb model seperti ini dengan sebutan negatif dan cenderung tidak ilmiah, bahkan mengandalkan stigmaisasi. Yakni sebutan-sebutan sebagai kelompok radikal atau “Islam radikal”, teroris, atau ekstrimis.
Dalam tesis ini, ditemukan adanya relevansi dari penafsiran Bisri Mustofa dalam kitab Tafsir al-Ibrîz dan Sayyid Quthub dalam kitab Tafsir Fî Zhilâl al-Qurân Surah al-Mâidah Ayat 48 – 50 tentang formalisasi hukum Islam memiliki relevansinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, khususnya dalam upaya menggerakan ghiroh umat Islam agar lebih produktif dan berkontribusi lebih baik lagi bagi kejayaan peradaban agama Islam di masa ini dengan segala atributnya, dan diharapkan tidak terjadi “blokadesasi” pemahaman. Karena dari satu geneologi pemikiran yang sama dan seiring berjalannya waktu ada budaya-budaya bangsa yang berbeda dan dunia Islam ini sangat luas, maka wajar bila terjadi perbedaan pemahaman atas suatu gagasan pemikiran demi perkembangan ilmu dan wawasan ke-Islaman.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode tafsir metode maudhu’i dan muqâran berdasarkan pendekatan kualitatif. Kemudian metode historis-kritis-kontekstual berdasarkan pisau analisis hermeneutika.
Kata Kunci: Al-Qur’an, Formalisasi, Hukum Islam.