Penelitian ini menyimpulkan bahwa metodologi tafsīr maqāṣidī dapat dibangun di atas dasar gap bahwa, di tengah semakin kompleksnya tantangan ekstremisme global, tafsir tematik terlihat kurang memadai sehingga memerlukan perluasan obyek analisis. Dengan cara ini, maqāṣid dari sebuah teks keagamaan dapat sepenuhnya ditangkap sehingga pemahaman terhadap teks keagamaan itu sendiri menjadi moderat. Dengan menggunakan paradigma maqāṣid dalam pemikiran tafsir M. Quraish Shihab dan Yūsuf al- Qaraḍāwī, ditemukan bahwa metodologi tafsīr maqāṣidī sudah sewajarnya mempertimbangkan dua korpus besar diskursus maqāṣid, yaitu maqāṣid al- Qur’ān dan maqāṣid al-sharī‘ah, untuk dapat diinkorporasikan ke dalamnya. Dalam tataran praktis, metode tafsīr maqāṣidī selanjutnya dapat dirumuskan berupa tiga tahapan besar, yaitu, pertama, pengidentifikasian makna leksikal; kedua, penerapan makna kontekstual internal yang mencakup mutashābih, takwil, kaidah-kaidah kebahasaan, siyāq, dan munāsabah; dan ketiga, pertimbangan makna kontekstual eksternal yang mencakup pertimbangan sabab al-nuzūl, termasuk juga keseimbangan antara maqāṣid dan wasā’il, thawābit dan mutaghayyirāt, dan ibadah dan muamalah.
Metode tafsīr maqāṣidī tersebut selanjutnya dapat diterapkan dalam isu-isu hubungan antarumat beragama. Dalam isu pluralisme agama, yaitu terkait makna istilah Islām dalam Al-Qur’an, dengan menggunakan prinsip moderasi antara maqāṣid al-khalq dan maqāṣid al-‘aqīdah, diketahui bahwa Islām bukan berhenti pada kepasrahan sebagaimana makna generiknya, namun juga merujuk pada satu agama tertentu. Dalam isu integrasi zakat dan pajak, yaitu yang pertama menjadi pengurang sepenuhnya yang kedua, dengan menggunakan moderasi antara wasā’il dan maqāṣid, diketahui legalitas pajak dalam hukum Islam, termasuk bahwa syarat integrasi tersebut adalah bahwa zakat itu pajak, bukan pajak itu zakat. Sementara dalam isu Demokrasi Pancasila, melalui moderasi antara maqāṣid al-mukallaf dan maqāṣid al-shārī‘, termasuk antara lima tujuan dalam apa yang disebut sebagai al-kulliyyāt al-khams, diketahui keselarasan antara Pancasila dan teori teleologi Islam. Dari sini, usaha membangun jembatan moderasi antarumat beragama bertumpu secara teoritis pada urgensi moderasi antara nuṣūṣ juz’iyyah dan maqāṣid kulliyyah, dan secara praktis pada sikap ke luar dan sikap ke dalam. Lebih jauh, temuan ini diharapkan dapat diadopsi dalam kebijakan Pemerintah yang lebih kompleks.
Pandangan hasil penelitian ini selaras secara metodologis dengan al- Qaraḍāwī (2008), Waṣfī ‘Āshūr (2019), Abdul Mustaqim (2019), Shihab (2021; 2025), dan Achmad Zubairin (2024); dalam isu pluralisme agama dengan Shihab (2005) dan al-Attas (2001); dalam isu integrasi zakat dan pajak dengan Djatmiko (2019) dan Mas’udi (2019); dalam isu demokrasi Pancasila dengan al-Qaraḍāwī (2001), Shihab (2022), dan Latif (2018). Sebaliknya, pandangan tersebut secara metodologis berbeda dengan
M. Subhan, M. Mubasysyarum, dan Dudin (2013), Abdul Mustaqim (2022), dan Abu Zaid (2022). Dalam isu pluralisme agama, perbedaan pandangan tersebut juga termanifestasikan ketika dibandingkan dengan Madjid (2019) Ali (2025); dalam isu integrasi zakat dan pajak dengan Mas’udi (2019); dan dalam isu demokrasi Pancasila dengan Yusanto (2016).
Penelitian yang berkarakter kualitatif ini menggunakan tiga teori utama untuk menganalisis data yang dikumpulkan, yaitu teori sistem (systems approach) Jasser Auda, teori moderasi yang diekstrak dari pemikiran al- Qaraḍāwī dan Shihab, dan teori asinonimitas yang diinisiasi oleh al-Ḥakīm al-Tirmidhī. Dengan cara ini, metodologi tafsīr maqāṣidī yang dibangun diharapkan tampak lebih analitik dan komprehensif.