Tesis ini mengangkat persoalan pentingnya moderasi beragama dalam ranah politik, khususnya dalam perspektif Al-Qur’an. Latar belakang penelitian ini berangkat dari maraknya praktik politisasi agama (pildaka jakarta 2017) dan menguatnya ekstremisme politik berbasis agama di Indonesia, yang mengancam harmoni sosial dan melemahkan integritas demokrasi. Padahal, Al-Qur’an mengajarkan prinsip-prinsip etik politik seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan toleransi, yang menjadi landasan untuk membangun sistem politik yang beradab dan inklusif.
Nilai-nilai yang dikaji dalam tesis ini meliputi prinsip wasathiyah (moderasi), ‘adl (keadilan), amanah (tanggung jawab), dan syura (musyawarah), yang seluruhnya terkandung dalam berbagai ayat Al-Qur’an seperti al-Maidah/5:51, an-Nisa/4:58, al-Baqarah/2:247, al-Hujurat/49:9–10, dan al-Baqarah/2:190, an-Nahl/16:125 dan al-Isra’/17:53. Nilai-nilai ini memperkuat bahwa Islam memandang politik sebagai jalan untuk menegakkan kemaslahatan, bukan sebagai alat untuk menghalalkan segala cara
Tesis ini mendukung pandangan tokoh-tokoh seperti KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Quraish Shihab, dan organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang menekankan pentingnya Islam sebagai agama yang inklusif, toleran, dan relevan dalam kehidupan berbangsa. Pendekatan Gus Dur yang menempatkan kemanusiaan dan keadilan sebagai fondasi utama dalam politik sejalan dengan pesan Al-Qur’an tentang wasathiyah dan pluralisme.
Sebaliknya, tesis ini juga menyoroti kritik terhadap moderasi beragama yang dinilai berpotensi melemahkan peran transformatif Islam. Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto menunjukkan bahwa Islam harus membebaskan dan menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk politik. Nurcholish Madjid mencatat adanya kekhawatiran dari kalangan tekstualis bahwa moderasi cenderung terlalu liberal dan menjauh dari kemurnian ajaran. Sementara itu, sosok seperti Abah Guru Sekumpul mencerminkan moderasi yang seimbang melalui sikap netral dalam politik praktis, sekaligus menjaga harmoni dan nilai keagamaan.
Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode tafsir tematik (maudhū’ī) terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan politik dan moderasi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis dengan menelusuri praktik politik Nabi Muhammad SAW sebagai contoh ideal moderasi beragama dalam tataran praksis.
Kesimpulan dari tesis ini adalah bahwa moderasi beragama dalam perspektif Al-Qur’an merupakan fondasi utama dalam mewujudkan politik yang berkeadaban. Al-Qur’an secara eksplisit mengajarkan sikap tengah yang menolak ekstremisme maupun liberalisme, dan mendorong sistem politik
iv
yang adil, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Moderasi dalam politik bukan sekadar pilihan etis, tetapi merupakan amanah ilahiyah yang wajib diimplementasikan demi terwujudnya masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera.
· Kata Kunci: Moderasi Beragama, Politik, Al-Qur’an, Keadilan, Amanah, Syura.