Kesimpulan tesis ini adalah: Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang religius dan tidak sekuler serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Ia berbeda dari demokrasi di Barat yang cenderung sekuler dan liberal karena dilandasi individualisme, juga berbeda dengan demokrasi yang dilandasi sosialisme sebagaimana yang diterapkan di Tiongkok. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi pertengahan yang menengahi Liberalisme Barat dan Sosialisme Timur, ia menekankan semangat kolektivitas namun tetap memberikan kebebasan yang bertanggungjawab kepada setiap individu.
Dalam perspektif Tafsir Al-Qur'an, demokrasi berbeda dengan konsep musyawarah, namun keduanya memiliki kesamaan dalam hal anti terhadap kepemimpinan yang otoriter dan diktator. Secara mendasar nilai-nilai inti demokrasi tidak bertentangan bahkan selaras dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Dengan catatan bahwa demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi yang mengakui peran agama dalam ruang publik, bukan demokrasi sekuler yang memisahkan agama dari negara sebagaimana yang diterapkan di Barat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi yang selaras dengan nilai Al-Qur'an terlihat dari konsep Demokrasi Pancasila yang memberikan peran bagi agama dalam kehidupan bernegara. Hal ini dapat dipahami dari sila pertama Pancasila yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa", dimana ia menjadi fundamen moral yang menjiwai empat sila setelahnya. Karena itu negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan dengan agama sebagai instrumen aktualisasinya.
Konsep negara ideal dalam Al-Qur'an diistilahkan sebagai negeri yang Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, yaitu negara yang tidak hanya baik dari sisi sumber daya alamnya saja, tapi juga memiliki sumber daya manusia yang berkualitas karena didukung oleh religiusitas yang baik. Dalam hal implementasi visi ini, negara Indonesia belum dapat disebut ideal karena kurangnya peran religiusitas yang berdampak pada moralitas pejabat dan rakyatnya. Nilai religiusitas dipahami secara parsial dan terbatas pada spiritualitas dengan menyampingkan nilai-nilai moral publik, karena itu perlu adanya peningkatan peran agama dan para tokoh ulamanya dalam rangka melakukan kontrol sosial di masyarakat.
Karena itu disarankan untuk melakukan revitalisasi fungsi dan peran agama dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Selain itu perlu dilakukan pula penyempurnaan terhadap regulasi pencegahan tindak penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama agar lebih bersifat preventif, juga dengan memberikan jaminan perlindungan kepada tokoh agama. Selain itu juga disarankan untuk memisahkan lembaga keagamaan dari lembaga eksekutif untuk mencegah kerentanan tindak penyelahgunaan agama oleh penguasa.