Disertasi ini menemukan adanya persamaan sistem Khilâfah dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia, yang secara subtansi memiliki peran dengan prinsip-prinsip kekuasaan. Khilâfah tidak sekedar konsepsi politik yang taken for granted, tetapi merupakan institusi peradaban dalam bingkai kedaulatan Negara. Disertasi ini menemukan adanya perbedaan pemahaman dengan nasionalis sekuler dan gerakan Islam transnasional anti demokrasi. Perspektif Al-Qur’an tentang politik kekuasaan, ditemukan dalam empat term kekuasaan, yaitu; 1) al-Hukm (kebijakan politik hokum dan moralitas), 2) as-Sulthân (kewenangan), 3) al-Mulk (kerajaan dan dinasti), dan 4) al-Quwwah (otoritas dan kewenangan). Disertasi ini memiliki persamaan pandangan dengan para tokoh pembaharu politik seperti Ibnu Jarîr al-Thabari (W. 310 H) Al-Mâwardi (L. 972 M), Al-Ghazâli (L. 1058 M), al-Zamakhsyâri (W. 538 H), Muhammad Abduh (L. 1849 M), Rasyîd Ridhâ (L. 1865 M), M. Natsir (L. 1908 M) Muhammad Hussain Haikal (L. 1888 M), Fazlul Rahman (L. 1988 M), A. Hasjmy (L. 1914) Muhammad Quraish Shihab (L. 1944 M) yang menyatakan bahwa Al-Qur’an tidak memberikan penjelasan yang terperinci mengenai sistem kekuasaan, melainkan memuat seperangkat prinsip dan tata nilai moral dan etik yang holistik dan sistematis. Temuan disertasi ini berbeda pandangan dengan tokoh Nasionalis Sekuler yaitu Niccolo Machiavelli (L. 1469 M), Harold D. Lasswell (L. 1902 M), Robert A. Dahl (L. 1915 M), Ali Abd. Râziq (L. 1988 M), 7) Thâha Husein (L. 1889 M), Soekarno (L. 1901), Jamal al-Banna (L.1920), Samuel P. Huntington (L. 1927 M) dan F. Fukuyama (L. 1952 M) yang menyatakan bahwa kekuasaan tidak ada hubungan dengan agama, bahkan agama dan negara memiliki hubungan terpisah antara kecenderungan ideologis dan politis. Secara realitas masyarakat Islam tidak kompatibel dengan system demokrasi. Disertasi ini juga memiliki perbedaan pandangan dengan para tokoh Gerakan Islam Transnasional seperti Abû ‘Alâ al-Maûdudi (L. 1903 M), Hassan al-Bannâ (L. 1906 M), Sayyid Quthb (L. 1906 M), Taqiyuddin An- Nabhâni (L. 1914 M), Abdul Qadim Zallûm (L. 1924 M), Ismail Yusanto (L. 1962 M), dan Rokhmat S. Labib (L. 1971 M), yang menyatakan bahwa Khilâfah merupakan sistem kekuasaan dan kepemimpinan absolut (qath’i) serta memiliki korelasi erat dengan akidah (hakimiyatullah) sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Tuhan dan rakyat. Temuan terbaru dalam disertasi ini, yaitu penggunaan metode affirmative action terhadap pemikiran Khilâfah. Integrasi Khilâfah dalam konstitusi dan formalisasi syariat dalam institusi dengan memasukkan nilainilai khilafah dalam lembaga pendidikan, dakwah dan sosial kemasyarakatan menjadi solusi dalam sistem demokrasi Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir maudhû’i dengan pendekatan kritik pemikiran yang digabungkan dengan pendekatan affirmative action. Jenis penelitian disertasi ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif.