Kesimpulan disertasi ini, intervensi pemerintah terhadap harga pasar (tasʿîr) dilakukan untuk mewujudkan mashlaẖah ‘âmmah bagi penjual maupun pembeli. Hal kontradiktif terjadi ketika Nabi Muhammad melarang tasʿîr yang terdapat dalam Hadis Sunan Abû Dâwûd No. 3451 dikarenakan pasar dalam keadaan normal dan tidak adanya indikasi kecurangan dan penimbunan (iẖtikâr). Beberapa kebijakan yang diterapkan di Indonesia untuk mewujudkan mashlaẖah ‘âmmah dalam tasʿîr adalah penetapan HET (Harga Eceren Tertinggi)/ ceiling price apabila harga pasar sedang dalam keadaan tidak stabil untuk melindungi konsumen. Selain HET, juga ada floor price (harga terendah) untuk melindungi penjual, subsidi, dan kebijakan impor untuk menjaga harga supaya tetap stabil. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh “Jalb al-mashâliẖ wa dâr’ al-mafâsid”.
Kesimpulan ini diperoleh dengan mengidentifikasi kebijakan dan intervensi pemerintah terhadap harga pasar untuk meraih mashlaẖah ‘âmmah meliputi: 1) Al-Qur’ân secara eksplisit tidak menetapkan formula harga pasar, tetapi menekankan pada prinsip keadilan dan penghapusan kemadharatan; 2) Diperlukan pemetaan sistematis bagaimana mashlaẖah ‘âmmah dapat dijadikan kerangka etis dan aplikatif dalam tasʿîr; 3) Regulasi harga sering diambil karena pertimbangan ekonomi makro atau tekanan pasar global, tanpa adanya keterkaitan dengan kemaslahatan, keadilan; 4) Minimnya kajian yang secara langsung menghubungkan antara teks al-Qur’ân dengan tasʿîr; dan 5) Konsep mashlaẖah hanya dijadikan justifikasi moral, spiritual, bukan hanya sebagai instrumen analisis kebijakan ditetapkan dalam regulasi.
Temuan disertasi ini terletak pada integrasi teks normatif dan mashlaẖah bukan dipandang sebagai dua kutub yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua sumber hukum yang saling melengkapi dalam kebijakan tasʿîr oleh pemerintah. Teks (Hadis) memberikan landasan normatif yang bersifat transenden yang melarang tasʿîr secara langsung oleh Nabi, sedangkan konteks (wâqi’) merupakan realitas sosial ekonomi sebagai faktor penting dalam penetapan hukum atas dasar mashlaẖah ‘âmmah. Keseimbangan disini diartikan tidak memahami teks secara terpisah dari realitas tetapi juga tidak mengabaikan teks demi alasan pragmatis, karena kebijakan tasʿîr didasarkan pada konsep keadilan yang terdapat dalam Q.S al-Naẖl (16): 90, dan larangan kezhaliman dalam bertransaksi yang terdapat dalam al-H̲asyr (59): 7, al-Mutaffifîn (83): 1-3, al-Baqarah (2): 275, al-Nisâ’ (4): 29, dan Hadis Shaẖîh Riwayat Bukhari No. 2142.
Disertasi ini mendukung pandangan Nurasiah Ahmad (2019), Ziyadatus Shofiyah & M. Lathoif Ghozali (2021), Nurhasnah, dkk (2020) dan Ainiah Abdullah (2019), bahwa kebijakan intervensi harga (price fixing) hanya berlaku bagi pasar dalam kondisi tidak normal dan terjadi distorsi pasar, sehingga kebijakan harus diambil untuk menciptakan keadilan dan mencegah kemafsadatan. Intervensi harga bersifat dinamis dan bisa berubah jika sudah tidak adanya indikasi kecurangan dan juga penimbunan di pasar.
Disertasi ini berbeda dengan pandangan Jamaluddina, Sofyan Nurb dan Muhammad Taufan Djafri (2023), Alif Mujiyana Eka Bella, dkk (2024), yang menjelaskan bahwa dalam keadaan apapun pemerintah tidak boleh melakukan intervensi harga, karena peren pemerintah hanya sebagai H̲isbah (pengawas pasar) dan tidak berperan aktif dalam menentukan harga pasar. Jika hal itu tetap dilakukan maka akan menzhalimi salah satu pihak, yaitu penjual atau pembeli. Jika penetapan harga lebih mahal dari harga pasar maka akan menzhalimi pembeli, dan apabila penetapan harga lebih murah dari harga pasar maka akan menzhalimi penjual.
Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah adalah “Kualitatif Normatif” yang bersifat kepustakaan (library research) dan analitis konseptual, dengan pendekatan interdisipliner antara studi keislaman (tafsîr dan ushûl al-fiqh) dan kebijakan publik berupa intervensi harga.